perbup tentang pengelolaan aset desa. Close. perbup tentang pengelolaan aset desa

1. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. ABSTRAK PERATURAN. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Close. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Karena selain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perbup ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan menjadi dasar penyusunan setiap regulasi desa atau produk hukum di desa. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pembinaan dan pengawasan tentang aset desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan; b. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: 2016: Usul Bupati: diluncurkan ke Propemperda Tahun 2017. 17, BD 2020/17. fMemperhatikan : 1. Badan/ Pengarang: Jenis/ Bentuk Peraturan: Singkatan Jenis/ Bentuk Peraturan:. Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Tempat Penetapan DI MANGUPURA Tanggal Penetapan 27 August 2021 Tanggal Pengundangan 27 August 2021 Subjek PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah. Nomor. peraturan bupati nganjuk nomor 50 tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa: n/a: n/a: 108: 55: 2018: 2018-12-03:. 38 Tahun 2003, UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah; 15. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahu 016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur pengelolaan aset desa di Kabupaten Jember; b. 38 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintahan Desa Adat Kanekes; Perbup No. kwitansi penerimaan. id. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. Pasal 18 ayat (6). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa, Sehingga berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan. ketentuan penutup. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa. Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun Dipindai dengan CamScanner ABSTRAK: Menimbang : a. METADATA PERATURAN. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pengelolaan Aset Desa; Bupati sebagai Kepala Daerah dituntut untuk segera menerbitkan perbup tentang pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2020. Pembinaan dan pengawasan. Perbup Pengelolaan Aset Desa. pdf. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. PENGELOLAAN ASET DESA . a. E. 2021. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; b. pdf. . Ketentuan Peralihan; 8. 2017/NO. bahwa Pengelolaan Aset Desa yang merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan. go. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengelolaan Aset Desa. 2022. Sumber. 36 hlmn; 1 lmprn. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengelolaan Aset Desa. Indonesia, Kabupaten Sumedang. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis Dokumen: Peraturan Bupati: Nomor: 21: Judul: PENGELOLAAN ASET DESA: T. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kubu raya kabupaten kubu raya - badan pengelolaan keuangan dan aset. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. 2019. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. 2019 Sumber -. 2021/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. 7. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11); 16. Tempat Penetapan. Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);. KAYONG UTARA: 27 HLM. pengamanan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kebumen Jl. 20, BN. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. pdf. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. Sumber: BD 2022/56: 43 hlm. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Download Now! 205 Downloads. Redaksi. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER. Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 1 Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Aset Desa. 48. 35 Tahun 2007, UU No. 12. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 18. Belum Tersedia. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tempat Terbit: Manggar. 2020. U. secaralangsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha . ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati sehingga derdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. 2021. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. 29 September 2017 Berlaku Tanggal. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 233 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Aset Desa dengan Peraturan Bupati; 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa. Tema. PENGELOLAAN ASET KALURAHAN. ABSTRAK: a. Pengelolaan Aset Desa Bahasa. maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. Perbup-Kubar/180/2021 l. PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN, Menimbang : a. Tanggal Penetapan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 13. 31 Mei 2021 Sumber. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. 0287 381144 Email: [email protected] Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa. catatan: peraturan bupati (perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 desember 2021. PERBUP Kab. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D); dihapus. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. FILE-FILE PERATURAN. Penyusunan Perbup Pengelolaan Aset Desa/Nagari (Jika ada Pedoman terbaru dari Pemerintah Pusat) 3. Tipe Dokumen. DESA. Halaman ini telah diakses 48 kali. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 tentang Pengelolasin Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 611); 7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. ABSTRAK: a. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. Dasar hukum Peraturan Bupati Bandung Nomor 128 Tahun 2018 ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang. Bandung Barat No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33 X. 03 Desember 2021 adminjdih 1845 1134. Halaman ini telah diakses 523 kaliPeraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. ABSTRAK: a. 1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas. Kekayaan desa merupakan aset desa berupa Tanah Kas Desa, atau sesuatu yang diperoleh dari beban APBDes atau diperoleh dari dana lainya yang sah. Undang. Gambaran Umum. T. 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pada saat. hsxwxvdq 0xvdzdudk 'hvd %hulwdtentang Pengelolaan Aset Desa; 8. ABSTRAK: a. --17Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 3. Peraturan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tabun 2015Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran IuranPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. 27. dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. 30, jdih. Diubah sebagian dengan : PERBUP Kab. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 48 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Ketentuan Peralihan; 7. ruang lingkup pengelolaan aset desa; 5. 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 14. 29 Mei 2020. Tutup. tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. U. Desa. 9. 9. bahwa untuk peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan di Desa dan dalam rangka penerapan Gerakan Nasional Non Tunai untuk mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai (cashless), maka Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan; b. 73, LD. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengelolaan Aset Desa sehingga dapat efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah; b. 34 hlm,. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021. UU. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tanah Desa ABSTRAK: -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Jebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 1. JDIH Kabupaten Purwakarta. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian; b. Status Akhir : Tidak Berlaku. PERBUP. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam. Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtangan yang sudah berjalan dan/atu sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. Veteran No. METADATA PERATURAN. Judul. 03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21; 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Dana Desa-Desa. 2017. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/797 /418. perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 74 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep. Peraturan. tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 16. Undang. pembinaan. Pengelolaan Aset Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. doc. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); MEMUTUSKAN:. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. T.